Definisi demokrasi (dalam paradoks)
Dikutip dari : http://www.its-berry.com
Indonesia bisa menggapai kesejahteraan dengan jalan demokrasi. ). Padahal Indonesia sudah termasuk negara demokratis. Demikianlah pengakuan masyarakat dunia. Indonesia telah berhasil mengembangkan dan mempraktikkan demokrasi yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2009 yang mengantarkan SBY-dari parpol yang baru terbentuk-menjadi presiden. Indonesia akhirnya meraih ‘’Medali Demokrasi’’.
Pertanyaannya, apakah demokrasi berkolerasi dengan kesejahteraan masyarakat? Apakah dengan demokrasi seluruh kebutuhan masyarakat-seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan-tercukupi dengan baik? Faktanya, di Indonesia banyak rakyat miskin tanpa rumah dengan mal nutrisi, tidak mempunyai harapan hidup layak karena tidak adanya jaminan kesehatan, biaya pengobatan yang melambung tinggi, rasa aman yang mahal dan yang lainnya. Kementerian Perumahan Rakyat mencatat, pada awal Oktober 2007 terdapat sekitar 9,5 juta keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah. Ternyata Amerika dan negara-negara Barat lain maju perekonomiannya bukan karena demokrasi.
‘’Barat unggul di dunia sekarang ini bukan karena kehebatan ide, nilai-nilai atau agamanya. Barat maju, sejahtera dan unggul lebih karena kemampuannya mengorganisasi kekacauan (imperialisme).’’ Lihatlah kenyataan ini, berapa ton emas yang dikeruk Freeport, dibawa ke Amerika dan telah membuat banyak rakyat Amerika sejahtera karenanya. Berapa milyar barel minyak dari Aceh, Riau, Cepu dan Kaltim yang disedot perusahaan-perusahaan Amerika dan telah membuat mereka kaya. Dan seterusnya. Kalaupun Mereka menegakkan demokrasi, apalagi dengan biaya yang sangat mahal sebagaimana Pilpres di AS, sementara tidak ada imperialisme yang mereka lakukan, dipastikan Barat tidak semaju sekarang.
Paradoks Demokrasi
Demokrasi secara ideal dirumuskan oleh Abraham Lincoln sebagai
Sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat.
Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah secara faktual dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat?.
Anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat jelas keliru. Faktanya, di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden-yang katanya perpanjangan dari kepentingan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat-sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa sering kebijakan pemerintah yang diamini para wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri.Ketergantungan parpol pada jalur ekonomi sebenarnya merupakan suatu hal klasik dan wajar. Sebab, partai-partai memerlukan dana untuk berbagai macam kegiatannya. Namun, dalam demokrasi, nampaknya kerjasama aktor-aktor dan instrumen politik dengan aktor-aktor dan instrumen ekonomi telah membentuk suatu lingkaran setan. Pada saat akan terjadi pemilihan umum, para konglomerat berupaya memasang perlindungan bagi bisnisnya agar tidak rontok di tengah jalan dengan mengucurkan dana kepada partai-partai yang diprediksi akan meraih suara cukup banyak.
Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfrede Pareto dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil orang atas kelompok besar. Khusus kasus di Indonesia, kelompok mayoritas adalah Muslim, tetapi kenyataanya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok non-Muslim karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas non-Muslim. Hal senada juga dinyatakan oleh Benjamin Constan. Ia menyatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.
Baca artikel lengkap disini.
Artikel Definisi demokrasi (dalam paradoks) ini diambil dari http://www.net-asia.net/ -- Definisi demokrasi (dalam paradoks). Untuk melihat daftar pustaka silahkan masuk ke http://net-asia.net
Untuk mengetahui Definisi demokrasi (dalam paradoks), silahkan lihat post selanjutnya :
Info teknologi : www.its-berry.com
Info jual ponsel lengkap : www.bursaponsel.info
Info jual kendaraan lengkap : www.belimotor.info
Info jual LCD TV lengkap : www.foreversale.info
